• Home
  • Kebijakan Privasi
  • Ketentuan Layanan
  • Pedoman Media Siber
  • Pernyataan
  • Tentang Kami
Harian Politik
  • Politik
  • Hukum
  • Regional
  • Nasional
  • Internasional
  • Internet
No Result
View All Result
  • Politik
  • Hukum
  • Regional
  • Nasional
  • Internasional
  • Internet
No Result
View All Result
Harian Politik
No Result
View All Result
Home Nasional

Negara Harus Memastikan Pembantaian di Papua Tidak Terulang

Redaksi Merah by Redaksi Merah
December 6, 2018
in Nasional
0
40
SHARES
28
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Direktur Pusdikham Uhamka, Dr. Maneger Nasution turut menyampaikan bela sungkawa terhadap tragedi pembantaian di Nduga, Papua. Ia mengatakan, pemerintah harus memastikan keluarga korban mendapatkan hak dasar yaitu pengembalian jasad korban.

“Kita menyampaikan belasungkawa juga pada korban yang sementara ini disebut ada 31. Sebetulnya ada juga korban tentara, jadi sebetulnya kemungkinan lebih diatas 32 orang. Karena itu pemerintah harus memastikan bahwa korban-korban ini jenazahnya diambil kemudian diserahkan kepada keluarga, karena sebetulnya hak keluarga untuk mendapatkan jenazah dari kejadian ini,”tutur Maneger saat ditemui kiblat.net di gedung Uhamka pada Kamis (06/12/2018).

Maneger berharap, pemerintah hadir dalam penegakan hukum kepada siapapun pelakunya. Ia juga menyebut, pemerintah mempunyai kewajiban untuk memastikan agar kejadian yang sama tidak akan terulang kembali.

“Kita masih ingat (juga) ada guru-guru kita yang pernah disandera, mengalami kekerasan seksual dan macam-macam. Nah, kita berharap ini tidak ada lagi pengulangan,” imbuhnya.

Kepada kiblat.net ia menuturkan perlu adanya sikap negara dalam permasalahan seperti ini. Maneger pun kemudian mengambil contoh penyebutan kelompok pelaku. Menurutnya, pemerintah harus tegas mengkategorikan kelompok tersebut sebagai golongan separatis atau tidak.

Maneger menambahkan, keterlibatan tentara juga akan menjadi masalah di masa depan apabila tidak ada penegasan golongan. Menurutnya, pernyataan politik sangatlah penting untuk memayungi langkah negara agar tidak dipermasalahkan di masa depan.

“Keputusan politiknya mereka ini apa? Separatis atau tidak? Kalau separatis maka tentara yang harus kedepan kan. Tapi kalau dia kriminal, maka polisi yang harus di depan. Jadi disitu pentingnya kebijakan politik itu. Saya sarannya pemerintah mengambil kebijakan untuk secara politik untuk menyatakan apakah ini sparatis atau kriminal,”pungkasnya.

Reporter: Qoid
Editor: Izhar Zulfikar

sumber

Pencarian

No Result
View All Result

Berita Populer

  • WNA Bisa-bisanya Menambang Di Hutan Lindung, Negara Seakan Tanpa Pemerintah

    14736 shares
    Share 14736 Tweet 0
  • Gejolak Politik Bisa Menekan Pertumbuhan Ekonomi Nasional 2019 di Bawah 5 Persen

    27 shares
    Share 27 Tweet 0
  • Empat Tahun Menjadi Ketua Umum, Dahnil: Nahi Munkar Paling Berat

    219 shares
    Share 219 Tweet 0
  • Jokowi Harus Buktikan Keluarganya Bukan Anggota PKI Dengan Tes DNA

    7554 shares
    Share 7554 Tweet 0
  • Hubungan Saudi dengan Amerika Masih Sangat Kuat

    27 shares
    Share 27 Tweet 0

Berita Terkini

  • Felix Siauw: Toleransi Itu Simpel
  • Pemerintah Akui Mitigasi Bencana di Indonesia Masih Lemah
  • Saudi Gelar Sidang Kasus Khashoggi, Lima Terdakwa Dituntut Hukuman Mati
  • Ketua PBNU Minta Bantuan Dana Pendidikan ke Dubes Saudi
  • Serangan Udara Koalisi AS Tewaskan Satu Keluarga di Deir Zour

Komentar Terakhir

    Arsip

    • January 2019
    • December 2018
    • November 2018

    Kategori

    • Hukum (106)
    • Internasional (68)
    • Nasional (201)
    • Politik (281)
    • Regional (164)
    • Home
    • Kebijakan Privasi
    • Ketentuan Layanan
    • Pedoman Media Siber
    • Pernyataan
    • Tentang Kami

    © 2019 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

    No Result
    View All Result
    • Politik
    • Hukum
    • Regional
    • Nasional
    • Internasional
    • Internet

    © 2019 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.